(Diskusi bersama dinas PTSP dalam kunjungan penjajakan kerjasama, Bintan, Rabu (22/1/2025)
Bintan – Fakultas Teknik dan Teknologi Kelautan (FTTK) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) tengah menjajaki rencana kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran mahasiswa dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan sinergi antara dunia akademik dan pemerintahan.
Dalam pertemuan awal, kedua pihak membahas berbagai potensi kerja sama yang dapat memberikan dampak positif bagi mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat Bintan. Beberapa poin utama yang menjadi fokus dalam rencana kerja sama ini meliputi kolaborasi program 300 rumah, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, program magang pengembangan sistem informasi, kemudahan izin penelitian bagi mahasiswa dan terkait hilirisasi produk penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.
Menurut Ketua Jurusan Teknik Industri Maritim, Deny Nusyirwan, S.T., M.T, kerjasama ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengintegrasikan pendidikan dan kebutuhan pembangunan daerah. “Melalui kolaborasi ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman praktis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Kepala Dinas PTSP Kabupaten Bintan Indra Hidayat, S.E, juga menyambut baik rencana kerja sama ini. “Kami melihat potensi besar dari mahasiswa UMRAH untuk membantu memajukan sistem pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Bintan. Dengan kerja sama ini, kami yakin program-program yang direncanakan dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.
Diakhir pertemuan, kedua pihak menjadwalkan kembali pertemuan untuk melakukan penandatangan Nota Perjanjian Kerjasama (MoA) dalam beberapa pekan mendatang. Selanjutnya, program-program yang telah dibahas akan mulai dimplementasikan secara bertahap. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat akademis bagi mahasiswa, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.